Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nurwahid menekankan, perlu adanya keterlibatan masyarakat, baik dalam menangani bencana alam yang telah terjadi, maupun antisipasi sebelum terjadinya bencana. Penanganan bencana bukan semata menjadi tugas Pemerintah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Demikian dikatakannya usai pertemuan dengan Kepala BPBD Provinsi Bengkulu, Husni Mahyudin beserta jajaran di Bengkulu, Kamis (10/03/2016) lalu. Pertemuan ini dalam rangka kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Bengkulu, yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay (F-PAN).

“Secara prinsip tidak mungkin semua dikerjakan oleh negara, dalam hal ini BPBD dan BNPB. Memang harus melibatkan masyarakat. Saya apresiasi BPBD Bengkulu yang sudah memulai kerjasama dengan enam kampus, melalui mahasiswa yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN),” jelas Hidayat.

Politisi F-PKS itu menambahkan, dengan kondisi Bengkulu yang memang daerah rawan bencana, BPBD Bengkulu memang dituntut harus pintar menyusun strategi, dan dengan anggaran yang ada, sehingga tetap meminimalisir jatuhnya banyak korban.

“Diperlukan adanya kecerdasan sosial dari pimpinan BPBD untuk memaksimalkan potensi yang ada. Bisa meminimlisir anggaran negara, tapi bisa memaksimalkan hasil. Saya juga menyarankan untuk melibatkan pesantren. Santri pasti akan sangat senang jika dilibatkan,” imbuh politisi asal dapil DKI Jakarta itu.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI Muslich (F-PPP). Politisi asal dapil Jawa Tengah itu yakin, santri pasti siap untuk dilibatkan, apalagi jika sudah dianjurkan oleh para kyainya.

Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Bengkulu, Husni Mahyudin mengatakan pihaknya telah bekerjasama dengan enam perguruan tinggi se-Bengkulu.

“Jumlahnya 1500 mahasiswa setiap kampus. Dilepas saat KKN. Untuk pesantren, akan kami coba,” jelas Husni.

Selain berdiskusi terkait profil BPBD Bengkulu, Tim Komisi VIII DPR RI juga menyempatkan meninjau sejumlah fasilitas dan logistik BPBD Bengkulu. Sebagian besar menilai, fasilitas sudah mencukupi untuk menangani bencana alam.

Kunjungan spesifik ini juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid (F-Gerindra), Anggota Komisi VIII DPR Suasana Dachi (F-Gerindra), dan Endang Srikarti Handayani (F-PG). Selain ke Provinsi Bengkulu, Komisi VIII DPR juga mengirimkan timnya ke Provinsi Jambi, Sulawesi Utara, dan Bangka Belitung. (sf) Foto: sf/parle/hr